DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Presiden Joko Widodo mengakui peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Desakan ini muncul seiring dengan hasil kajian terbaru Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengindikasikan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar sidang paripurna untuk meresmikan peluncuran Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh di ruang sidang istimewa DPRA, Selasa (12/12/2023).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah 12 orang korban pelanggaran HAM Rumoh Geudong bertemu dengan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar, Rabu (6/9/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan pemeriksaan terhadap 106 orang korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Provinsi Aceh, terkait dengan tiga kasus yang diakui oleh pemerintah dalam proses penyelesaian secara nonyudisial.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh Sepriady menyatakan bahwa seluruh korban telah menjalani pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sejak tahun 2013 hingga 2020, yang terkait dengan tiga kasus pelanggaran HAM berat yang saat ini diakui oleh pemerintah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Saifuddin Bantasyam mempertanyakan kelanjutan dari Program Pelaksanaan Rekomendasi Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia yang dilaksanakan di kawasan Rumoh Geudong, Desa Bili, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie (27/7/2023) lalu.

DIALAEKSIS.COM | Kolom - Presiden Joko Widodo, Selasa, 27 Juni 2023, ke Aceh menerbitkan kembali asa para korban pelanggaran hak asasi manusia. Di Aceh, Jokowi mendorong penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat lewat penyelesaian non-yudisial.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun dan perbaikan rumah sebagai bagian dari upaya penyelesaian non-yudisial bagi masyarakat yang terdampak peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Provinsi Aceh.

Sebanyak 31 unit rumah telah dibangun dan diperbaiki oleh Kementerian PUPR dalam rangka mendukung proses pemulihan dan pemulihan trauma bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menegaskan, saat ini Pemerintah akan terus berupaya memenuhi hak korban dan berkomitmen dengan niat tulus untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD menegaskan, jika dilihat dari lahirnya Undang-undang HAM dan UU Pengadilan HAM, hingga pelaksanaan non yudisial pelanggaran HAM berat di Aceh, maka upaya ini termasuk cepat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017-2022, Ahmad Taufan Damanik menceritakan rumitnya proses penyusunan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan datang ke Aceh tepatnya di Kabupaten Pidie, pada Selasa (27/6/2023) mendatang.

Seperti diketahui, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Aceh dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu secara non yudisial.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna mengatakan, sejak dibentuknya Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) melalui Keppres 17/2022 hingga berlanjut pada pelaksanaan rekomendasi tim tersebut (Inpres 2/2023) dan pemantauannya (Keppres 4/2023), KontraS Aceh menemukan banyak persoalan di lapangan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang mana salah satunya anggotanya yaitu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, sebagai Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua DPR Aceh Saiful Bahri yang akrab disapa (Pon Yahya) akan menghadiri undangan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar. Melalui pesan tertulisnya, pertemuan antara Wali Nanggroe itu untuk membahas kelanjutan pelanggaran HAM berat masa lalu ketika Aceh komplik berkepanjangan.

"Sebelum nya kita sudah bertemu dan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada tanggal 19 Januari 2023,sudah kita bahas bersama terkait dengan pelanggaran HAM berat di Aceh yang diumumkan oleh bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada pidato presiden," kata Pon Yahya, Kamis (2/3/2023)

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan pemerintah menampung aspirasi dari sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat yang menagih janji Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.

Aspirasi itu disampaikan ketika Menko Polhukam mengundang sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat berdialog di sela-sela makan siang di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

DIALEKSIS.COM | Dunia - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa menyambut baik pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. PBB menilai pengakuan tersebut merupakan langkah menggembirakan menuju keadilan kepada para korban.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Rabu (11/1/2023), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar konferensi pers terkait pernyataan resmi negara atas 12 kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Wanmayetti mengatakan, pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan pengakuan dan penyesalan atas 12 kasus pelanggaran HAM berat merupakan peristiwa bersejarah bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia.